Goverment PR

Pemerintah dari masa kemasa sangat menyadari penting nya peran profesi humas dalam desiminasi informasi dan membangun saling pengertian dan kepercayaan publik, karena pada dasar nya pemerintah itu ada untuk melayani publik. Walaupun kata2 “melayani” kurang dipakai di Indonesia seperti di negara2 maju dengan sebutan “public servant”, istilah ini mungkin lebih bagus dalam membangun motivasi dikalangan ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk menambah value dalam bekerja. Pada masa nya malah istilah public servant berubah menjadi abdi Negara.

Dalam salah satu diskusi seminar, Wakil Presiden dengan gamblang menekankan pentingnya peran Humas dalam meng-edukasi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh dukungan publik. Pemerintah menyadari bahwa dalam alam demokrasi maka komunikasi harus dilakukan dua arah yang maksud nya masukan-masukan masyarakat juga harus menjadi pertimbangan pemerintah. Wapres mengatakan bahwa mendifinisikan komunikasi begini mudah, namun dalam menjalankannya memerlukan pengetahuan dan ketrampilan dari pejabat Humas pemerintah. Ini lah yang masih kurang, peran dan perilaku Humas pemerintah harus berubah. Perilaku dan peran ini hanya bisa berubah apabila para pejabat Humas nya memiliki kompetensi dan menjadi professional.

Wakil Presiden dan Chair Lembaga Sertifikasi Profesi PR Indonesia (LSP PRI) dalam diskusi di sebuah Seminar tentang peran Humas dan Public Relations

Semestinya kompetensi pejabat Humas pemerintah menjadi focus pembinaan, bukan saja pada tataran fungsi Humas secara nasional terlebih lagi dalam tataran global. Bagaimana  mem PR kan Indonesia secara global, karena begitu banyaknya  ke-unikan, keaneka ragaman masyarakat dan budaya, potensi wisata, Negara demokrasi,  dan banyak lagi.  Dengan kompetensi para pelakunya, Humas akan mampu, membuat orang2 Indonesia bangga pada dirinya, dan akan mampu mengenalkan dan membangun citra dan reputasinya pada tataran global.

Untuk membangun kompetensi Humas ASN pemerintah, sebenarnya sudah banyak regulasi yang dibuat, misalnya Kesepakatan Bersama 3 Menteri, yaitu  Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Menteri Pendayagunaan Aparartur Negara tahun 2007 tentang Revatilasi Fungsi Humas pada Instansi Pemerintah, Lembaga Negara, Pemda dan BUMN.

Peraturan Menteri Pendatagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Humas dan Angka Kredit nya. Ada lagi Peraturan Menteri Kominfo yang menjadi Kementrian Pembina untuk Humas dan Komunikasi,  tentang Pemberlakuan Srtandard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. SKKNI ini harus diberlakukan bagi semua tenaga kerja Indonesia apabila telah ada Lembaga Sertifikasi Profesi bidang nya. Juga tak terhitung banyak nya UU yang relevan.

Ada harapan semoga dengan segala perangkat Regulasi dan UU serta keseriusan, Humas atau Public Relations pemerintah akan terus ditingkatkan sehingga pada saat nya nanti, seperti di negara2 maju, Humas akan menjadi bagian strategis dari policy pemerintah.